Tampilkan postingan dengan label Khilafah Islamiyyah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Khilafah Islamiyyah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 07 Maret 2015

Harga Beras Mengganas, Rakyat Makin Memelas

Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Komentar berita menanggapi pernyataan Elvira Devinamira tentang kenaikan harga beras.

TEMPO.CO, Jakarta - Elvira Devinamira tidak bisa menyalahkan pemerintah sekarang dengan melambungnya harga beras yang kini melonjak tinggi. Menurut Puteri Indonesia 2014 ini, kenaikan harga beras yang dikeluhkan sekarang bukan kesalahan pemerintah semata. Wanita kelahiran Surabaya, 28 Juni 1993 ini justru mengajak masyarakat berpikir positif dalam menyikapi kenaikan harga beras. Menurutnya, kenaikan harga beras bisa membantu petani.

"Kalau kenaikan ini ada dampak baiknya, misalnya membantu kesejahteraan petani Indonesia karena hasil panennya bisa dibeli dengan harga mahal, maka seharusnya ini bisa disikapi positif," tutur dia. Bila hal ini yang terjadi, Elvira justru melihatnya berdampak baik untuk petani dan pertanian di Indonesia.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/03/02/219646489/Putri-Indonesia-Beras-Mahal-Bisa-Bikin-Petani-Kaya

Komentar:

Tidak ada yang meragukan jika Mbak Elvira ini orang pandai. Terbukti, dengan gelarnya sebagai Putri Indonesia, ia telah memenuhi salah satu slogannya, yaitu ‘brain’. Hanya saja, barangkali Mbak Elvira perlu sedikit berpikir secara holistik dan dengan paradigma yang berbeda. Bukan lagi demokrasi, tapi dengan paradigma Islam. Harga beras mahal, jelas membuatnya tak aman. Tak aman artinya tak mampu diakses oleh rakyat. Jelas, jika harga beras mengganas, rakyat pun makin memelas.

Sedikit menilik ke belakang, beberapa waktu lalu, Indonesia ditunjuk menjadi mitra strategis World Economic Forum (WEF) untuk mendukung keamanan pangan. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki Partnership for Indonesia Agriculture Sustainable (PISAgro) di bawah WEF New Vision for Agriculture (NVA). WEF New Vision for Agriculture (NVA) merupakan lembaga yang menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) 12-13 Februari 2015 lalu. Dimana, ada delapan komoditas strategis yang akan dibahas pada JFSS, yaitu beras, gula, jagung, singkong, sagu, cabe dan bawang, serta kedelai, dan daging sapi.

Selain itu, juga didiskusikan komoditas unggulan ekspor seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, tuna, dan udang, serta komoditas perbaikan gizi seperti susu, buah tropis (manggis, salak, mangga), daging sapi, dan daging ayam. JFSS diharapkan mampu menghasilkan solusi dari isu utama di bidang pertanian yang terkait dengan pembiayaan, ketersediaan lahan/tata ruang wilayah, infrastruktur, pascapanen, diiversifikasi pangan, dan pemasaran.

Agenda internasional ini tentunya tak ujug-ujug terjadi. Sudah ada sejarah panjang yang mendahului hingga akhirnya liberalisasi pangan di Indonesia makin mulus. Kondisi saat ini tak lain adalah derivat dari liberalisasi perdagangan. Terlebih sejak Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization). WTO adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia dengan menuntut negara-negara anggotanya membuka pasar secara luas melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan. Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan WTO.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO juga berdampak langsung terhadap meningkatnya impor pangan, seperti gandum, beras, kedelai, ikan, garam, hingga daging sapi. Rezim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian untuk kepentingan bangsa. Dengan bergabung ke WTO, perlindungan ke petani justru hilang. Ini jelas semakin membunuh sektor pertanian.

Tak hanya itu, sejumlah asosiasi bisnis dan perusahaan multinasional yang notabene merupakan korporasi raksasa, selanjutnya akan berperan besar dalam menentukan aturan yang menjamin lemahnya regulasi di negara pengimpor, sehingga mereka bisa meningkatkan dan mengamankan pasar di masa depan.

Hal ini harus dikritisi. Bagaimana mungkin pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di negeri ini malah menyengsarakan rakyat sendiri? Rasulullah Saw telah mengingatkan dalam haditsnya agar dapat menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun dihadapan Allah SWT. Hal itu dijelaskan dalam hadits berikut: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhori).

Pemimpin yang bertaqwa akan selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya. Pemimpin seperti ini cenderung untuk tidak menyimpang dari aturan Allah Swt. Ia selalu berjalan lurus sesuai dengan syari’at Islam. Semua itu tak lain hanya terwujud dalam naungan Khilafah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa ‘Aisyah ra berkata, ”Saya mendengar Rasulullah Saw berdoa di rumah ini, ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya, maka beratkanlah dirinya, dan barangsiapa yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya.” (HR. Muslim). Juga sabda Rasul Saw: “Sesungguhnya seorang pemimpin merupakan perisai. Rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya.” (HR. Muslim).

Dengan demikian, dalam sistem Islam (Khilafah), konsep politik ekonomi dan kesejahteraan sebuah negara terkait dengan keamanan pangan akan memiliki paradigma tentang aman dari sisi jumlah, ketersediaan, daya beli, hingga termasuk daya jangkau/akses konsumen terhadap produk yang bersangkutan. []

Senin, 02 Maret 2015

Mendekatkan dan Membumikan Khilafah

Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Tanggal 3 Maret 1924 adalah tanggal resmi keruntuhan Daulah Khilafah Islam. Yang mana, generasi sekarang belum pernah menyaksikan Daulah Khilafah Islam yang menerapkan Islam. Begitu pula generasi yang hidup pada akhir masa Daulah Khilafah Islam (Daulah Utsmaniyah) yang berhasil diruntuhkan Barat. Mereka hanya dapat menyaksikan sisa-sisa negara tersebut dengan secuil sisa-sisa Pemerintahan Islam. Karena itu, sulit sekali bagi seorang muslim untuk memperoleh gambaran tentang Pemerintahan Islam yang mendekati fakta sebenarnya sehingga dapat disimpan dalam benaknya.

Khilafah Telah Runtuh

Padahal baru sekitar 90 tahun Daulah Khilafah Islam runtuh. Namun bekasnya yang sebelumnya pernah tegak selama 13 abad itu sama sekali tak nampak. Umat Islam saat ini tidak akan mampu menggambarkan bentuk pemerintahan tersebut, kecuali dengan standar sistem demokrasi yang rusak yang kini bisa kita saksikan, yang dipaksakan atas negeri-negeri Islam. Serial kekinian yang barangkali dianggap menggambarkan pemerintahan Islam di masa lalu, sebutlah “Abad Kejayaan” atau “Jodha-Akbar” di salah satu stasiun televisi swasta itu, tak ubahnya penyesatan belaka.

Kesulitannya bukan hanya itu. Masih ada yang lebih sulit lagi yaitu mengubah benak (pemikiran) yang sudah terbelenggu oleh tsaqafah Barat. Tsaqafah tersebut merupakan senjata yang digunakan Barat untuk menikam Daulah Khilafah Islam, dengan tikaman yang luar biasa, hingga mematikannya. Barat lalu memberikan senjata itu kepada generasi muda negara tersebut, dalam kondisi masih meneteskan darah “ibu” mereka yang baru saja terbunuh, sambil berkata dengan sombong, “Sungguh aku telah membunuh ibu kalian yang lemah itu, yang memang layak dibunuh karena perawatannya yang buruk terhadap kalian. Aku janjikan kepada kalian perawatan yang akan membuat kalian bisa merasakan kehidupan bahagia dan kenikmatan yang nyata.” Kemudian, mereka mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan si pembunuh, padahal senjata sang pembunuh itu masih berlumuran darah ibu mereka. Perlakuan pembunuh itu kepada mereka seperti serigala yang membiarkan mangsanya lari, lalu dikejar lagi agar dapat ditangkap dan dimangsa. Mangsanya itu tidak akan bangun lagi kecuali diterkam kembali hingga darahnya mengucur atau dibanting ke dalam jurang, kemudian serigala itu memangsanya.

Bagaimana mungkin orang-orang yang benaknya telah terbelenggu tersebut dapat mengetahui bahwa senjata beracun yang pernah dipakai untuk mengakhiri Daulah Khilafah Islam milik mereka itu adalah senjata yang sama yang dapat menghabisi —selama mereka berpegang teguh kepadanya— kehidupan dan institusi mereka. Pemikiran-pemikiran yang mereka usung —seperti nasionalisme, sekularisme, dan ide-ide lain yang dipakai untuk menikam Islam— adalah sebagian racun yang sengaja dicekokkan oleh tsaqafah tersebut kepada mereka.

Serangan Misionaris, seluruhnya merupakan kenyataan sejarah yang mengawali segalanya. Serangan itu menunjukkan kepada kita perihal sang pembunuh yang sadis itu. Memahamkan kepada kita tentang berbagai sebab yang mendorongnya melakukan tindakan sadis tersebut, serta memperlihatkan kepada kita berbagai sarana yang digunakan untuk merealisir aksinya. Ternyata tidak ada sebab lain, kecuali dengan maksud untuk melenyapkan Islam dan tidak ada sarana yang paling penting, kecuali tsaqafah tersebut yang datang bersamaan dengan serangan para misionaris.

Kaum Muslim telah lupa tentang bahaya tsaqafah ini. Memang mereka memerangi penjajah, tetapi pada saat yang sama mereka pun mengambil tsaqafahnya. Padahal, tsaqafah itulah penyebab terjajahnya mereka, sekaligus terkonsentrasikannya penjajahan di negeri-negeri mereka. Selanjutnya, mereka menyaksikan betapa banyak pandanganpandangannya yang saling bertentangan, rendah, hina, dan menjijikan. Mereka membalikkan punggungnya dari orang-orang asing —dengan mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk memerangi mereka— seraya mengulurkan tangan kepada Barat dari arah belakang dengan maksud untuk mengambil racun-racunnya yang mematikan itu, lalu menelannya. Akibatnya, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dalam keadaan binasa. Orang-orang bodoh menyangka mereka adalah para syuhada yang gugur di medan perang. Padahal, mereka hanyalah petarung yang lupa dan sesat.

Apa sebetulnya yang mereka kehendaki? Apakah mereka menghendaki negara yang tidak berasaskan Islam, ataukah menginginkan banyaknya negara di negeri-negeri Islam? Sebetulnya Barat —sejak kekuasaan beralih kepadanya—, telah memberikan banyak negara kepada mereka untuk menuntaskan makarnya dalam menjauhkan Islam dari pemerintahan, memecah-belah negeri-negeri kaum Muslim, serta membius mereka dengan sikap phobi terhadap kekuasaan. Setiap saat, Barat selalu memberi mereka negara baru untuk semakin menyesatkan dan menambah perpecahan mereka. Barat selalu siap memberi mereka lebih banyak lagi, selama mereka masih mengusung ideologi dan pemahamannya karena mereka adalah pengikut setia Barat.

Melenyapkan Daulah Khilafah Islam

Perang Dunia I berakhir ditandai dengan gencatan senjata antara dua pihak yang ber tempur, setelah sekutu memperoleh kemenangan gemilang. Sementara Daulah Utsmaniyah hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Sekutu berhasil menguasai seluruh negeri Arab, Mesir, Suriah, Palestina, kawasan Timur Yordania dan Irak, lalu mereka memaksanya untuk melepaskan diri dari Daulah Utsmaniyah. Di tangan penguasa Utsmaniyah tidak ada yang tersisa selain negeri Turki. Turki sendiri sudah disusupi sekutu.

Angkatan Laut Inggris menguasai selat Bosporus. Pasukan Inggris menduduki sebagian ibukota dan alur pelayaran Selat Dardanella serta beberapa medan pertempuran penting di seluruh wilayah Turki. Pasukan Perancis menduduki sebagian kota Istambul dan memenuhi jalan-jalan dengan pasukannya yang terdiri dari orang-orang Senegal. Tentara Italia menguasai Beira dan jalur kereta api. Para perwira sekutu mengendalikan urusan kepolisian, pasukan pengawal nasional (garda nasional) dan pelabuhan. Mereka juga melucuti senjata para perwira Turki dan membubarkan sebagian dari tentara Turki. Pemerintahan yang sakit ini akhirnya dibentuk kembali di bawah kepemimpinan Taufiq Pasha, yang menjalankan instruksi-instruksi musuh yang berkuasa. Saat itu Khalifah Negara Islam adalah Wahiduddin. Dia melihat bahwa dirinya dihadapkan pada masalah ini dan dia wajib menyelamatkan kedudukannya dengan cara yang sangat bijak.

Saat itu, kondisi negara memang masih tetap seperti semula, yakni Sekutu masih terus mendominasi dan Turki terus dalam keadaan beku hingga pertengahan tahun 1919 M. Di ujung tahun ini keadaan mulai berubah. Kelemahan menggerogoti pasukan Sekutu. Italia, Perancis, dan Inggris mengalami kelesuan yang sangat parah, karena pertikaian masalah ras. Konflik internal sangat tajam hingga nyaris mencerai-beraikan barisan kesatuan mereka. Di antara negara-negara sekutu sendiri telah dirayapi pertikaian. Kondisi ini sebenarnya sangat memungkinkan bagi Turki, mencoba membidikkan anak panahnya yang terakhir, sehingga diharapkan dapat menyelamatkan kedudukan Negara. Tindakan ini seharusnya diambil Turki setelah melihat sekutu dalam keadaan lemah dan saling bertikai sampai-sampai di antara sesama mereka saling berebut untuk membakar Turki agar melawan negara-negara tertentu, dan membantu mengalahkan negara-negara lainnya dari kelompok yang sama, yaitu Sekutu.

Konferensi perdamaian belum ditetapkan, syarat-syarat perdamaian juga belum dirumuskan. Sementara di bagian ufuk, kilauan cahaya angan-angan mulai tampak. Keyakinan akan kemungkinan menyusun gerakan perlawanan mulai terbentuk. Akan tetapi, Inggris lebih dulu menangkap tanda-tanda ini. Dengan cepat, Inggris mempekerjakan Mushthafa Kamal. Dia harus berjalan sesuai dengan strategi politik Inggris, melaksanakan kebijakan globalnya, dan mewujudkan misi utamanya yang hendak merubuhkan Negara Khilafah.

Dalam melaksanakan aksinya, Mushthafa Kamal mengawali revolusinya dengan memberi baju kebangsaan, dan mengakhirinya dengan melenyapkan kekhilafahan, dan memisahkan Turki dari bagian-bagian wilayah Daulah Utsmaniyah. Bukti di lapangan menunjukkan, revolusi Mushthafa Kamal adalah untuk kepentingan Inggris. Inggrislah yang menyiapkan segala sesuatunya untuk keberhasilan revolusi ini. Inggris mengirim Mushthafa Kamal agar mengadakan revolusi.

Dari langkah-langkah Mushthafa Kamal yang sistematis, dapat dilihat bahwa ia bermaksud untuk segera mengakhiri pemerintahan Islam. Karena itu, tidak aneh jika indikasinya, yaitu ketika komite kebangsaan mendebatnya tentang masalah Turki, Mushthafa Kamal justru berpidato dengan mengatakan, “Aku bukanlah seorang mukmin yang terikat dengan liga negeri-negeri Islam, tidak juga dengan kelompok bangsa-bangsa Utsmaniyah. Masing-masing orang dari kita mempercayai pendapat yang dilihatnya. Pemerintah harus meyakini (memegang teguh) politik yang kokoh, yang disusun dan dibangun di atas sejumlah nilai esensial yang memiliki tujuan satu dan tunggal. Politik itu untuk menjaga kehidupan kebangsaan. Wilayah independennya masuk dalam bingkai yang bersifat geografis. Maka, tidak ada sentimen rasa (iman) dan tidak pula angan-angan (kekhilafahan) yang harus berpengaruh dalam politik kita. Kita harus menjauhkan mimpi dan khayalan. Di masa lalu hal itu telah membebani kita dengan bayaran yang sangat mahal.”

Demikianlah, Mushthafa Kamal mengumumkan bahwa dirinya menghendaki kemerdekaan Turki yang bersifat kebangsaan, bukan umat Islam. Namun demikian, persoalannya tidak semudah sebagaimana yang dikehendaki Mushthafa Kamal. Bangsa Turki adalah bangsa Muslim. Apa yang dilakukan Mushthafa Kamal adalah bentuk penentangan terhadap Islam. Negara pun didominasi pemikiran yang menyatakan bahwa Mushthafa Kamal bertekad menghabisi Islam. Pemikiran ini diperkuat dengan perilaku-perilaku Mushthafa Kamal sendiri yang jelas-jelas mengingkari dan melanggar Islam di sepanjang hidupnya, terutama penentangannya terhadap semua hukum syara’. Dia juga sering melecehkan atau merendahkan setiap keputusan suci atau hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kaum Muslim. Mayoritas umat yakin bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan kufur yang terlaknat.

Masyarakat akhirnya bergabung di seputar Khalifah Abdul Majid (khalifah setelah Wahiduddin) dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kepadanya dan menjadikannya penguasa yang akan menghukum kaum yang murtad. Mushthafa Kamal mengetahui bahaya yang mulai membesar. Dia juga melihat bahwa mayoritas rakyat membencinya dan menggambarkannya sebagai seorang zindiq, kafir, dan atheis. Mushthafa Kamal berpikir keras tentang persoalan ini. Akhirnya, dia memantapkan langkahnya dengan meningkatkan aktivitas propaganda menentang khalifah dan khilafah. Di setiap tempat dan kesempatan, dia membakar gelora semangat Komite Kebangsaan hingga Undang-undang Pemberantasan (subversif) semakin dipertajam dengan menyatakan bahwa setiap penentang Republik dan setiap dukungan terhadap Sultan dicap sebagai pengkhianat yang diancam hukuman mati. Kemudian dalam setiap mejelis pertemuan, apalagi dalam Komite Kebangsaan (Dewan Nasional), Mushthafa Kamal membahas, membincangkan, dan mengumumkan bahaya Khilafah.

Lebih jauh, Mushthafa Kamal menyiapkan iklim yang mendorong penghapusan khilafah. Sebagian anggota dewan membicarakan manfaat khilafah bagi Turki dari sisi diplomasi. Akan tetapi, Mushthafa Kamal menentang mereka dan berkata pada Komite Nasional: “Bukankah khilafah, Islam, dan tokoh-tokoh agama, yang telah memerangi orangorang desa Turki dan mereka mati selama lima abad? Sekarang ini Turki baru melihat kepentingannya dan tidak menghiraukan (daerah) India dan Arab, serta melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari penguasaan kaum Muslim.”

Demikianlah langkah-langkah Mushthafa Kamal. Dia menjalankan aksinya dengan propaganda menentang khilafah seraya menjelaskan bahaya-bahayanya bagi Turki, sebagaimana menjelaskan bahaya-bahaya khalifah terhadap dirinya. Dia menggambarkan khalifah dan para pendukungnya dengan gambaran yang tidak jujur, dan menampakkan gambar mereka dengan penampakan yang direkayasa Inggris.

Tidak cukup itu saja. Bahkan, dia juga menciptakan gelombang ketakutan atas orang-orang yang mendukung khilafah. Ketika seorang anggota dewan meneriakkan keberpihakannya pada khilafah dengan keras, dan dengan tegas dia menunjukkan pembelaannya pada agama, melihat penentangan ini tidak ada cara lain yang bisa dilakukan Mushthafa Kamal kecuali menugaskan seseorang secara rahasia untuk membunuh anggota dewan itu di malam hari. Dengan cepat, petugas rahasia dari kroni Mushthafa Kamal membunuh anggota dewan tersebut di tengah perjalanan pulang ke rumahnya dari pertemuan Komite Nasional.

Kemudian juga ketika seorang anggota dewan lain menyampaikan orasi Islam, lalu Mushthafa Kamal mendatanginya dan mengancamnya dengan hukuman gantung jika dia masih membuka mulutnya sekali lagi. Seperti inilah cara-cara yang dilakukan Mushthafa Kamal. Dia menebarkan ketakutan di sepanjang pemerintahannya. Dia juga menugaskan seorang hakim Istambul untuk melakukan kewajiban menghapus panji-panji kebesaran yang mengitari arak-arakan khalifah di tengah-tengah pelaksanaan shalat Jum’at. Akibatnya, martabat khalifah turun hingga ke batas yang paling rendah. Mushthafa Kamal juga memperingatkan dengan keras kepada para pengikut khalifah supaya melepaskan diri darinya. Peringatannya harus dilaksanakan.

Memperhatikan perkembangan ini, sebagian golongan moderat dari para pendukung Mushthafa Kamal yang masih memiliki semangat Islam mengkhawatirkan terhapusnya khilafah. Maka, mereka meminta Mushthafa Kamal untuk mendudukkan dirinya menjadi khalifah kaum Muslim. Namun, Mushthafa Kamal tidak menerimanya. Kemudian dua orang utusan yang masing-masing dari Mesir dan India mendatangi Mushthafa Kamal. Keduanya juga meminta Mushthafa Kamal mengangkat dirinya menjadi khalifah. Harapan ini berulang-ulang disampaikan, tetapi Mushthafa Kamal menolaknya, bahkan dia telah menyiapkan pukulan yang mematikan dengan mengumumkan penghapusan khilafah. Di tengah kehidupan bangsa, di tengah pasukan, dan di tengah Komite Naional, dia membangkitkan kemarahan dan kemurkaan terhadap pihak-pihak asing, musuh, dan sekutu khalifah.

Upaya membangkitkan kemarahan terhadap pihak asing ini merupakan tipuan untuk memanipulasi tujuan, di antaranya menghubungkan dugaan negatif terhadap khalifah yang dipersepsikan sebagai sekutu asing, sehingga rekayasa ini akan membangkitkan kemarahan rakyat pada khalifah. Mushthafa Kamal juga membuat isu-isu yang mampu membangkitkan perlawanan terhadap khalifah. Ketika iklim yang sudah panas ini mendominasi negara, maka Mushthafa Kamal maju selangkah lebih berani. Pada tanggal 3 Maret 1924 M, Mushthafa mengadakan sidang Komite Nasional dengan rumusan yang sudah ditetapkan, yaitu menetapkan penghapusan khilafah, mengusir khalifah, dan memisahkan agama dari negara.

Di antara pidato yang disampaikan pada anggota dewan ketika menetapkan rumusan ini adalah: “Dengan harga apa yang harus dibayar untuk menjaga Republik yang terancam ini dan menjadikannya berdiri kokoh di atas prinsip ilmiah yang kuat? Jawabnya, khalifah dan semua keturunan keluarga ‘Utsman harus pergi (dari Turki), pengadilan agama yang kuno dan undang-undangnya harus diganti dengan pengadilan dan undang-undang modern, sekolah-sekolah kaum agamawan harus disterilkan tempatnya untuk dijadikan sekolah-sekolah negeri yang non-agama.” Kemudian dia menyerang Islam dan orang-orang yang dinamakan kaum agamawan.

Dengan kekuatan diktator, Mushthafa Kamal menetapkan rumusan ini melalui Komite Nasional. Keputusan ditetapkan tanpa melalui diskusi. Kemudian dia mengirimkan instruksi kepada hakim Istambul agar memutuskan hukuman pengusiran bagi Khalifah Abdul Majid. Khalifah harus meninggalkan Turki sebelum fajar sehari setelah dikeluarkan keputusan ini. Hakim dan sejumlah polisi yang menyertainya, disertai militer berangkat ke istana khalifah di tengah malam. Mereka memaksanya menaiki mobil lalu menuntunnya keluar perbatasan Turki. Mereka sama sekali tidak memberikan toleransi dan belas-kasihan kepadanya sedikit pun, kecuali hanya diperbolehkan membawa satu koper berisi beberapa lembar pakaian dan sedikit uang.

Demikianlah hantaman Mushthafa Kamal terhadap Daulah Khilafah Islam dan sistem Islam. Dia mendirikan negara kapitalis dan sistem kapitalis. Dengan demikian, dia telah merobohkan Daulah Khilafah Islam dan mewujudkan mimpi kaum kafir, yang menjadi senda gurau mereka sejak Perang Salib. Ingatlah, dialah yang menghancurkan Daulah Khilafah Islam!

Apa Yang Harus Kita Lakukan?

Persoalannya bukanlah mendirikan banyak negara, melainkan membangun negara yang satu di seluruh dunia Islam. Demikian juga persoalannya bukan mendirikan negara sembarang negara. Bukan pula membangun sebuah negara yang diberi sebutan Islam dan berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Bahkan juga bukan mendirikan sebuah negara yang dinamakan Islam dan berhukum dengan undang-undang Islam saja tanpa mengemban Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan ideologis).

Sekali lagi, persoalannya bukan mendirikan sebuah negara semacam itu, melainkan membangun sebuah negara yang akan dapat melanjutkan kehidupan Islami yang terpancar dari akidah; sekaligus menerapkan Islam di tengah-tengah masyarakat, setelah terlebih dahulu Islam merasuk ke dalam jiwa, mantap di dalam akal, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Daulah Khilafah Islam bukanlah khayalan seseorang yang tengah bermimpi, sebab terbukti telah memenuhi pentas sejarah selama 13 abad. Ini adalah kenyataan. Keberadaan Daulah Khilafah Islam merupakan sebuah kenyataan di masa lalu dan akan menjadi kenyataan pula di masa depan, tidak lama lagi. Sebab, faktor-faktor yang mendukung keberadaannya jauh lebih kuat untuk diingkari oleh jaman atau lebih kuat untuk ditentang.

Saat ini telah banyak orang-orang yang berpikiran cemerlang. Mereka itu adalah bagian umat Islam yang sangat haus akan kejayaan Islam. Daulah Khilafah Islam bukan sekadar harapan yang dipengaruhi hawa nafsu, tetapi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kaum Muslim. Allah memerintahkan mereka untuk menegakkannya dan mengancam mereka dengan siksa-Nya jika mengabaikan pelaksanaannya.

Bagaimana mereka mengharapkan ridha Allah, sementara kemuliaan di negeri mereka bukan milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim? Bagaimana mereka akan selamat dari siksa-Nya, sementara mereka tidak menegakkan negara yang mempersiapkan pasukan, menjaga daerah-daerah perbatasan, melaksanakan hudud Allah dan menerapkan pemerintahan dengan segala hal yang telah Allah turunkan? Karena itu, wajib atas kaum Muslim menegakkan Daulah Khilafah Islam, sebab Islam tidak akan terwujud dengan bentuk yang berpengaruh kecuali dengan adanya negara. Demikian juga, negeri-negeri mereka tidak dapat dianggap sebagai Negara Islam kecuali jika Daulah Khilafah Islam yang menjalankan roda pemerintahannya.

Daulah Khilafah Islam semacam ini, bukan sesuatu yang mudah diwujudkan dengan sekadar mengangkat para menteri —baik dari individu atau partai— lalu mereka menjadi bagian dalam struktur pemerintahan. Sesungguhnya jalan menuju tegaknya Daulah Khilafah Islam dihampari onak dan duri, penuh dengan berbagai resiko, dan kesulitan. Belum lagi adanya tsaqafah non-Islam, yang akan menyulitkan; adanya pemikiran dangkal yang akan menjadi penghalang; dan pemerintahan yang tunduk pada Barat, yang membahayakan.

Sesungguhnya orang-orang yang meniti jalan dakwah Islam untuk mewujudkan Daulah Khilafah Islam; mereka lakukan itu untuk meraih pemerintahan, yang akan mereka gunakan sebagai thariqah (metode) dalam melanjutkan kehidupan Islam di negeri-negeri Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, anda saksikan mereka tidak akan menerima pemerintahan parsial, meskipun banyak hal yang menggodanya. Mereka juga tidak akan menerima pemerintahan yang sempurna, kecuali jika memberi peluang untuk menerapkan Islam secara revolusioner.

Khatimah

Karenanya, sangat penting bagi umat Islam abad 21 ini untuk tidak mengisahkan Daulah Khilafah Islam sebatas romantika sejarah. Melainkan harus memiliki gambaran bagaimana Rasul saw. mendirikan Daulah Khilafah Islam. Juga, bagaimana orang kafir penjajah itu telah menghancurkan Daulah Khilafah Islam dan bagaimana kaum Muslim menegakkan kembali Daulah Khilafah Islam agar dapat mengembalikan cahaya bagi dunia yang menerangi jalan petunjuk dalam kegelapan. “...kemudian akan ada khilafah di atas metode kenabian.” (HR. Ahmad). Wallaahu a’lam bish showab []


Referensi: Kitab “Daulah Islam” karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani

sumber:
https://www.islampos.com/3-maret-90-tahun-lalu-runtuhlah-khilafah-itu-1-167033/
https://www.islampos.com/3-maret-1924-runtuhlah-khilafah-itu-2-167053/
https://www.islampos.com/3-maret-1924-runtuhlah-khilafah-itu-3-habis-167054/

Kamis, 06 Maret 2014

Suara Hati untuk Crimea

Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Ukraina, Krisis Terbesar Eropa di Abad XXI

Krisis Ukraina yang melahirkan ketegangan di Semenanjung Crimea menuai reaksi keras negara-negara Eropa. Hal itu terjadi karena Kremlin semakin kuat menancapkan cengkeraman militernya di wilayah Ukraina yang sebagian besar penduduknya berasal dari Rusia tersebut. Inggris pun melayangkan protes serius.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague berkunjung ke Kota Kiev. Dalam wawancara dengan stasiun radio BBC, ia menyatakan bahwa konflik politik yang membelit Ukraina selama sekitar tiga bulan terakhir itu merupakan krisis terburuk Eropa. ”Sulit untuk mengukur semua ini. Tapi, ini jelas krisis terbesar Eropa sepanjang abad ke-21 ini,” paparnya.

Untuk menyelesaikan krisis di Ukraina itu, menurutnya, masyarakat Eropa harus mengerahkan energi diplomatik yang besar. Kemarin dia mengimbau Kremlin untuk menarik seluruh kekuatan militernya dari Crimea. Sebab, masyarakat Eropa ingin menyelesaikan krisis tersebut secara damai. Jika Moskow tidak mengindahkan peringatan itu, pemerintahan Presiden Vladimir Putin harus menanggung konsekuensi.

Negara-negara Eropa anggota G-8, lanjutnya, bakal membuat Moskow menanggung dampak campur tangan atas krisis Ukraina. Caranya, negara-negara tersebut akan memboikot pertemuan tingkat tinggi G-8 yang bakal berlangsung di Kota Sochi pekan ini. ”Akan ada dampak diplomatik yang bahkan sudah kami persiapkan sejak sekarang,” ungkapnya.

Selain Inggris dan negara-negara Eropa anggota G-8, Hague mengungkapkan bahwa negara-negara anggota G-8 lain siap mengambil langkah diplomatik serupa terhadap Rusia. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Jepang dan Kanada. “Dunia tidak akan membiarkan semua ini berlangsung lama. Tidak ada satu negara pun yang mengizinkan suatu bangsa melanggar kedaulatan bangsa lain,” tuturnya.

Seolah tidak terpengaruh dengan kecaman Inggris dan beberapa negara Eropa lain itu, Rusia tetap menegaskan dukungannya terhadap Viktor Yanukovych. Politikus pro-Kremlin yang tergusur dari kursi presiden pada 23 Februari tersebut kembali mengumumkan bahwa dirinya masih menjadi presiden sah Ukraina. Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juga memaklumatkan pernyataan yang sama. ”Yanukovych memang tidak lagi punya kuasa. Tapi, secara konstitusi, dia masih tetap menjadi kepala negara Ukraina yang sah,” terangnya.

Medvedev juga menerangkan bahwa Kremlin tidak mengakui kekuatan pemerintahan baru Ukraina yang kini dipimpin PM Arseniy Yatsenyuk. Menurutnya, oposisi Ukraina telah melanggar konstitusi yang berlaku di negara merek sendiri. Hingga kemarin, Yanukovych masih menghuni Sanatorium Barvikha yang terletak di pinggiran ibu kota Rusia. Pekan lalu Kremlin mengabulkan permohonan lawan politik Yulia Tymoshenko tersebut untuk mendapat jaminan keamanan dan keselamatan selama berada di Rusia. Moskow yakin bahwa Yanukovych hanya menjadi korban rekayasa politik Ukraina. Karena itu, Kremlin akan terus memberikan dukungan kepada presiden yang terguling. Pasukan Rusia yang menginvasi Crimea semakin melebarkan kekuatannya di semenanjung yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa tersebut (jpnn.com, 05/03/2014).

Mengapa Crimea?

Ada enam hal yang menjadi pertimbangan Presiden Rusia Vladimir mempertahankan Ukraina masuk dalam lingkaran Rusia meski fakta sejarah menunjukkan bahwa Ukraina sudah melepaskan diri dari Uni Soviet pada 1 Desember 1991. Catatan ihwal tersebut berasal dari laman Business Week pada Senin (03/03/2014):

1. Perdagangan

Sejak awal, Vladimir Putin menginginkan agar Ukraina masuk dalam persatuan bea cukai dengan Belarus, Kazakstan, dan segera, Armenia. Putin terkesan gentar dengan makin meluasnya blok perdagangan Uni Eropa. Namun, ambisi ini memang berseberangan dengan mayoritas keinginan 46 juta rakyat Ukraina yang justru ingin bergabung dengan blok Eropa Barat itu.

Alhasil, meski menempatkan sekutunya, presiden terguling Viktor Yanukovych, di tampuk utama kekuasaan Ukraina, hasrat Vladimir Putin terjungkal di hadapan mayoritas rakyat Ukraina. Aksi demonstrasi menentang pilihan Yanukovych untuk tetap bersekutu dengan Rusia menjadi pemicu awal krisis politik Ukraina.

2. Sejarah

Catatan sejarah teramat panjang sudah terjalin antara Rusia dan Ukraina. Adalah hari kemenangan terhadap Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmaniy) pada abad 11 dan 12 silam yang sohor dengan nama KIevan Rus. Lantaran kegemilangan itulah terjadi keterikatan sejarah yang mengklaim bahwa Rusia, Belarus, dan Ukraina adalah satu nenek moyang.

3. Kenegaraan

Ada catatan dari harian bisnis Negeri Beruang Merah Kommersant pada 2008. Kala itu, Vladimir Putin pernah mengatakan kepada Presiden AS George W Bush bahwa Ukraina sejatinya tidak pernah menjadi negara. Soalnya, sejak 900 tahun hingga Hari Kemerdekaan Ukraina, sebagian besar wilayah Ukraina menjadi wilayah kontrol Polandia, Lituania, Crimea, Austria, Hongaria, Jerman, dan tentu saja Rusia. “Sampai sekarang, Ukraina itu adalah Rusia Kecil,” kata Vladimir Putin.

4. Crimea

Crimea adalah republik otonomi Ukraina di tepi Laut Hitam. Sampai dengan 1954, Crimea adalah bagian dari Rusia. Crimea pun menjadi bagian dari Uni Soviet. Sampai kini, mayoritas warga Crimea adalah etnis Rusia. Belum ada catatan pasti mengapa Rusia seolah memberikan Crimea begitu saja kepada Ukraina.

5. Angkatan Laut

Sudah sejak 13 Mei 1783, pada masa Pangeran Petomkin dari Kekaisaran Rusia, Angkatan Laut (AL) Rusia menempatkan armadanya di Pelabuhan Sevastopol, wilayah Crimea saat ini. Pelabuhan itu sekarang cuma berjarak 200 mil dari Sochi, pusat perhelatan Olimpiade Musim Dingin 2014.

Catatan menunjukkan, armada AL Rusia di Laut Hitam adalah basis Rusia menghadapi musuh yang menghadang dari arah Laut Hitam. Begitu pentingnya posisi ini sehingga Sevastopol menjadi satu dari sekian poin negosiasi tatkala Rusia memasok kebutuhan gas Ukraina.

6. Energi

Rusia saat ini sangat bergantung pada penjualan gasnya ke Eropa. Jalur pipa gas untuk ekspor itu melalui Ukraina. Jalur ini terbilang yang terbesar dalam ekspor gas Rusia itu.

Info termutakhir ihwal gas itu adalah rencana perusahaan gas negara Rusia, Gazprom, membangun jalur pipa gas Lintas Selatan alias menyeberangi Laut Hitam menuju Bulgaria. Kalau proyek ini terwujud, ekspor gas Rusia ke Eropa tak perlu melintasi Ukraina (kompas.com, 03/03/2014).

Sejarah mencatat, bahwa pembebasan-pembebasan negeri yang dilakukan oleh Turki Utsmaniy terhadap Eropa, pernah menjadi problem yang paling menakutkan Barat. Ironisnya di balik itu, justru tengah terjadi kondisi stagnan meliputi seluruh dunia Islam, di mana aktivitas dakwah ditelantarkan/ditinggalkan. Maka, gelora Islam dalam dada kaum Muslim pun menjadi padam. Keadaan ini menyebabkan hilangnya kewibawaan kaum Muslim di mata musuh-musuh mereka. Pada saat itu pula dilancarkan perang pemikiran dan serangan misionaris. Perang pemikiran ini disertai berbagai serangan politik, yang bertujuan untuk memecah-belah Daulah Islam menjadi beberapa bagian, dan mencabik-cabik dunia Islam, kemudian mengikisnya. Kerja keras mereka akhirnya berhasil dengan gemilang.

Pada Perjanjian Caterina (1762-1796 M), Rusia memerangi Daulah Utsmaniyah dan berhasil mengalahkannya, lalu membagi-bagi sebagian wilayahnya. Rusia berhasil merampas kota Azov dan Semenanjung Crimea; menguasai seluruh Lembah Utara Laut Hitam, dan mendirikan kota Sevastopol sebagai pertahanan semenanjung Crimea; serta membangun pelabuhan dagang Odessa di Laut Hitam. Dengan demikian, Rusia menjadi pemain penting dalam percaturan politik luar negeri Daulah Utsmaniyah dan pemegang kendali Imperium Rumania. Rusia menyatakan bahwa dirinya penjaga ajaran Masihiah di Daulah Utsmaniyah. Pada tahun 1884 M, Turkestan memisahkan diri dari Turki, dan akhirnya Rusia pun sepenuhnya berhasil menguasai daerah itu (Kitab Daulah Islam).

Barat Memecah-belah Dunia Islam

Agresi kepada dunia Islam tidak hanya dilakukan Rusia, namun meluas hingga melibatkan hampir semua negara Barat. Akibatnya, daerah-daerah di wilayah Daulah Utsmaniyah dipaksa tunduk pada pemerintahan kufur sebagai daerah jajahan. Lebih parah lagi, serangan Barat tidak cukup sampai di sini. Penjajahan terus meluas dengan mencaplok wilayah-wilayah Daulah yang masih belum terjajah. Gelombang serangan bangsa-bangsa Barat di seluruh wilayah Islam semakin meningkat, sampai semuanya jatuh di bawah kendali Barat. Barat pun bagai di atas angin. Mereka merasa bahwa serangan Salib selalu diperbaharui dengan tetap menjaga kemenangan demi kemenangan.

Akhirnya kaum Muslim sibuk membendung gelombang pasukan besar Barat atau berupaya meringankan tekanannya. Maka, muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Barat di wilayah-wilayah Islam. Semua itu sebenarnya menunjukkan potensi kekuatan yang terpendam dalam tubuh dunia Islam, meski dari luar tampak diam dan lemah. Hanya saja, gerakan-gerakan atau usaha-usaha ini akhirnya padam dan tidak berhasil menyelamatkan dunia Islam serta menghentikan pendudukan dan serangan Barat. Barat masih melanjutkan serangannya dengan dua kekuatan utama: politik dan tsaqafah.

Barat tidak hanya memecah-belah wilayah dunia Islam menjadi beberapa bagian, tapi juga menikam dari dalam Daulah Utsmaniyah yang notabene adalah Daulah Islam. Barat memicu bangkitnya gerakan-gerakan kebangsaan di dalam tubuh Daulah Utsmaniyah. Isu penjajahan oleh ‘bangsa asing’ dijadikan alat penggerak oleh Barat untuk membangkitkan bangsa-bangsa di negeri-negeri Muslim. Hal ini berakibat pada payung Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Islam terlipat dari daerah Balkan, Pulau Kreta, Siprus dan sebagian besar pulau di Laut Tengah.

Bangsa-bangsa Barat dalam melakukan aksinya menggunakan berbagai macam kekejian. Kaum Muslim di Balkan dan kepulauan Laut Tengah, Georgia, Bosnia, Chechnya, dan daerah-daerah lainnya; mereka diteror, dihantam dan diusir dari rumah-rumah mereka secara keji. Padahal, mereka adalah putra-putra pahlawan kaum Muslim yang tidak rela tunduk pada pemerintahan kufur. Mereka lari dengan membawa agama Islam ke perkampungan-perkampungan Islam dan Pemerintahan Islam.

Apakah Barat berhenti sampai di sini saja? Tidak! Bahkan, dengan berbagai sarana yang samar, Barat membangkitkan gerakan-gerakan pemisahan dan pemecah-belahan umat Islam dari kesatuan Negara, dengan meniupkan perbedaan antara Turki dan Arab. Mereka disulut untuk mengadakan gerakan-gerakan kebangsaan. Barat terus-menerus menggerakkan, bahkan membantu mereka mendirikan partai-partai politik berkebangsaan Turki dan Arab, seperti Partai Turki Muda, Partai Persatuan dan Kemajuan, Partai Kemerdekaan Arab, Partai Keamanan, dan partai-partai lainnya. Partai-partai inilah yang menyebabkan kondisi dalam negeri Daulah Islam mengalami goncangan dan tidak stabil.

Goncangan-goncangan di balik berbagai tragedi dalam negeri, oleh Barat diikuti dengan berbagai serangan dari luar sampai meletusnya Perang Dunia I, yang memberi kesempatan terbuka bagi Barat untuk menyerang langsung dunia Islam. Dalam kesempatan ini Barat berhasil menguasai sisa-sisa wilayah Daulah Islam, menghabisi, dan menenggelamkannya dari permukaan dunia. Daulah Utsmaniyah terseret dalam Perang Dunia I, yang berakhir dengan kemenangan sekutu dan kehancuran Daulah Islam. Pasca perang, Barat mengkapling-kapling seluruh dunia Islam layaknya harta jarahan. Tidak ada Daulah Islam yang tersisa kecuali Turki, yang telah menjadi negara kecil dengan sebutan Negara Turki. Setelah perang berakhir pada tahun 1918 M, Turki hidup di bawah belas kasihan Barat hingga tahun 1921 M, yaitu ketika Turki mampu memerdekakan diri setelah memberi jaminan terlebih dahulu pada sekutu dengan penghapusan Daulah Islam (Kitab Daulah Islam).

Khatimah

Dinna Wisnu, PhD (Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina) menyatakan bahwa bagi kita di Indonesia, krisis di Semenanjung Crimea mengingatkan akan kondisi domestik bahwa suatu negara-bangsa tak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh eksternal, apalagi jika secara historis dan demografis ada ikatan batin dengan penduduk atau pemerintahan di belahan wilayah lain di dunia. Kita mungkin tergerak untuk mengutuk Rusia, tetapi di sisi lain penduduk Crimea punya hak juga untuk menolak perluasan kekuatan militer AS dan Eropa di wilayahnya. Artinya bila Crimea memutuskan untuk merdeka pun hal itu merupakan hak mereka dan tidak boleh diintervensi (koran-sindo.com, 05/03/2014).

Namun, cukupkah?

Demikianlah, dunia sengaja melupakan bahwa sesungguhnya Crimea adalah salah satu negeri Muslim. Keberadaan dan keterjajahannya membutuhkan suara pembelaan dari seluruh kaum Muslimin. Karenanya, Crimea memerlukan peran kaum Muslimin. Tiada lain, bagi Crimea hanyalah satu solusi dalam naungan satu payung, Daulah Khilafah Islamiyyah. Yaitu dengan mengembalikan posisinya sebagai bagian dari dunia Islam. Crimea tidak butuh kesatuan latar belakang etnis dengan Rusia, tidak butuh kemerdekaan secara khusus dari Ukraina, dan bukan pula resolusi PBB. []

Kamis, 13 Februari 2014

Hanya Singa yang Mampu Membungkam Negeri Singa

Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

KRI Usman-Harun merupakan 1 dari 3 kapal perang tipe F2000 Corvette yang didatangkan Indonesia dari Inggris. Selain KRI Usman-Harun 359, Indonesia juga memberi nama 2 kapal perang lainnya: KRI Bung Tomo 357 dan KRI John Lie 358. Namun, belum lagi dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, Singapura sudah ribut. Negeri jiran itu mengajukan protes karena nama Usman dan Harun mereka nilai bisa menyakiti hati rakyatnya yang menjadi korban peledakan MacDonald House di Orchad Road pada 10 maret 1965 silam.

Indonesia tegas-tegas tak mau mengubah nama itu. Nama KRI Usman-Harun diambil melalui prosedur. Singapura memang menganggap Usman dan Harun sebagai teroris. Namun tidak bagi Indonesia, kedua prajurit Korps Komando Operasi (KKO-sekarang marinir) itu adalah pahlawan nasional. Namanya sangat layak diabadikan, sehingga negara lain tak ada urusan soal nama kapal perang itu (news.liputan6.com, 13/02/2014).

Senjata-senjata Canggih di KRI Usman-Harun-359

KRI Usman-Harun-359, kapal buatan BAE System Maritime-Naval Ships, Inggris, ini dilengkapi sejumlah senjata. Berdasarkan data, kapal perang tipe F2000 Corvette ini memiliki 1 meriam Oto Melara 76 mm, 2 meriam MSI Defence DS 30B REMSIG 30 mm, dan peluncur tripel torpedo BAE Systems 324 mm untuk perang atas air dan bawah air. Selain itu, dilengkapi pula dengan 16 tabung peluncur peluru kendali permukaan-ke-udara VLS MBDA MICA (BAE Systems), 2 set 4 tabung peluncur peluru kendali MBDA (Aerospatiale) MM-40 Block II Exocet. Dua sistem arsenal inilah yang cukup mengganggu pertahanan musuh, baik dari udara ataupun permukaan laut.

Sistem kesenjataan bawah lautnya juga cukup menggentarkan lawan hingga jarak sejauh 50 kilometer dari titik peluncuran. Selain KRI Usman-Harun-359, senjata-senjata itu juga terpasang pada 2 kapal perang lain yang juga dipesan Indonesia dari Inggris: KRI Bung Tomo-357 dan KRI John Lie-358. BAE System Maritime-Naval Ships melengkapi ketiga kapal perang itu dengan pengarah senjata elektro-optik Ultra Electronics/Radamec Series 2500, radar penjejak I/J-band BAE Insyte 1802SW I/J-band, radar navigasi Kelvin Hughes Type 1007, radar Thales Nederland Scout, dan penangkal serangan Thales Sensors Cutlass 242. Untuk keperluan perang bawah air dari serbuan dan intipan kapal selam, kapal-kapal perang ini dilengkapi radar berbasis sonar di lambung Thales Underwater Systems TMS 4130C1, radar permukaan dan udara E-band dan F-band BAE Systems Insyte AWS-9 3D. Inilah salah satu sebab personel pengawaknya cukup banyak. Tiap kapal memerlukan 79 personel termasuk sang komandan kapal.

Dengan karakter korvet yang cukup “mini” namun sarat persenjataan, kapal perang berbobot kosong hampir 2.000 ton ini pas untuk keperluan patroli jarak dekat-menengah dan kawal-sergap. Apalagi kecepatannya cukup mumpuni, yaitu hingga 30 knot perjam berkat dorongan empat mesin diesel MAN B&W/Ruston yang memancarkan tenaga total 30,2 MegaWatt dari 2 poros baling-balingnya.

Di atas kertas, sekali pengisian penuh bahan bakar dan logistiknya, jarak tempuhnya pada kecepatan ekonomis 12 knot perjam adalah 5.000 mil laut. Kalau ini benar-benar diterapkan, maka jarak Sabang-Merauke bisa ditempuh dalam 18 hari layar. Dengan perhitungan jarak tempuh peluru kendali MM-38 Block III Exocet menjangkau 180 kilometer, maka jarak 5.000 mil laut alias 9.000 kilometer darat itu memerlukan 50 titik peluncuran peluru kendali secara simultan.

Jika KRI Usman-Harun-359 berada 25 mil laut dari perairan kedaulatan Singapura, peluru kendali buatan Prancis berkecepatan suara itu perlu waktu kurang dari 10 detik untuk mengenai sasaran di negara pulau itu sejak diluncurkan dari tabung peluncurnya di kapal (news.liputan6.com, 13/02/2014). Pantaslah jika Singapura dag-dig-dug.

Nasionalisme bukan Solusi Menghadapi Singapura

Sikap Singapura ini tak pelak juga membuat Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, meradang. “Saya tidak terima kalau Usman-Harun itu dinyatakan sebagai teroris. Mereka (Usman dan Harun) Marinir kok,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Menurut dia, pemberian nama Usman-Harun pada kapal perang itu bukan untuk membangkitkan emosi warga Singapura. Nama itu dipilih berdasarkan histori yang menempatkan kedua prajurit itu sebagai pahlawan.

Moeldoko menambahkan, sebenarnya konflik Indonesia dan Singapura terkait Usman dan Harun telah usai setelah Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew melakukan tabur bunga di atas pusara Usman dan harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 1970-an yang lampau. “Secara historikal dalam hubungan atas insiden kejadian Usman-Harun sebenarnya pada tahun 70-an kehadiran Lee Kuan Yew tidak saja menempatkan bunga tapi menabur bunga. Sebenarnya hubungan psikologis sudah dianggap selesai,” jelas Moeldoko.

Akibatnya, tim pesawat akrobatik TNI AU yang akan berlaga pada Singapore Airshow 2014 batal tampil. Pembatalan itu dilakukan sepihak oleh pihak Singapura. “Ada undangan awalnya dibatalkan sepihak. Enggak apa-apa silakan dibatalkan,” kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, awalnya undangan itu ditujukan untuk 100 lebih perwira. Tapi karena ada pembatalan, maka semuanya urung hadir.

Indonesia sudah mengirim Tim Jupiter untuk andil bagian dalam Singapore Airshow 2014 yang digelar pada Februari ini. Namun karena dibatalkan, tim aerobatik itu akan ditarik lagi ke Indonesia. “Jupiter akan tampil apabila diberi jadwal. Jika tidak, saya akan tarik,” ujar Moeldoko. Padahal, saat ini, personel sudah berada di Singapura, namun karena dibatalkan akan ditarik dan segera dipulangkan. Singapura juga membatalkan dialog pertahanan dengan Indonesia sebagai buntut penamaan KRI Usman-Harun oleh TNI AL (news.liputan6.com, 10/02/2014).

Ramainya berita KRI Usman-Harun, membuat sejumlah pihak dari luar TNI angkat bicara. Tak hanya Istana, politisi dari sejumlah partai peserta Pemilu pun ambil suara. Namun, dari semua suara memprotes sikap Singapura ini takkan bertahan lama selama semangat yang diopinikan sebatas nasionalisme. Karena bagaimanapun, Indonesia masih memiliki sejumlah hubungan bilateral di bidang yang lain dengan Singapura. Terlebih jelang Pemilu, kestabilan hubungan bilateral ini tetap harus dijaga agar Indonesia tidak kehilangan arah dalam meneruskan sistem kapitalisme bagi rezim berikutnya. Padahal, sikap Singapura terkait KRI ini tak lain adalah penghinaan.

Di satu sisi, jika Indonesia tetap melanjutkan hubungan baik dengan Singapura, maka sesungguhnya ini sama saja dengan sikap mengandalkan kekuatan asing yang barangkali tanpa sadar merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat, dengan notabene mayoritas muslim. Mengikatkan urusan kita dengan selain kita sejatinya adalah bunuh diri politik. Sementara di sisi lain, jika kita mengandalkan kekuatan sendiri namun bernafas nasionalisme, maka ini juga racun. Karena nasionalisme inilah yang justru memecah belah umat muslim dunia, sehingga tidak memungkinkan mereka bangkit untuk membela diri saat dihina seperti Indonesia saat ini. Akibatnya, negeri ini jadi makin kehilangan jati diri.

Maka dari itu, di sinilah pentingnya posisi ideologi (mabda’) bagi sebuah negara. Dengannya, jati diri negara menjadi nampak, tidak simpang siur, sehingga dapat menentukan sikap politik dengan benar dan tegas (Kitab Takattul Hizbiy). Mengingat ideologi adalah aspek yang akan berpengaruh terhadap negara yang menganutnya, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internasional serta posisi internasionalnya (Kitab Mafahim Siyasi).

Potensi Menjadi Negara Adidaya

Dengan spesifikasi persenjataan di atas, bukan sesuatu yang aneh jika KRI Usman-Harun membuat bangsa lain ketar-ketir. Terlebih, sudah menjadi rahasia umum bahwa Singapura adalah negara satelit di mana negara adidayanya adalah Amerika Serikat di wilayah Selat Malaka (Buku Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif). Negara satelit sendiri merupakan negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan ikatan sebagai pengikut (Kitab Mafahim Siyasi).

Sejumlah fakta pun dilansir media massa. Diantaranya, Indonesia yang ternyata memiliki kekuatan militer dengan peringkat 15 besar dunia. Dalam analisisnya, Global Fire Power (GFP) sebagai sebuah lembaga monitor militer yang kredibel, mengatakan militer Indonesia dapat melakukan konter teroris di dalam negeri dan dapat melakukan invasi ke negara lain. Kekuatan Militer Indonesia ini dibandingkan dengan kekuatan dari 68 negara lainnya yang ada di dunia. Tentu saja penilaian Indonesia diberikan bukan hanya pada jumlah dan kecanggihan alutsista, tetapi juga jumlah penduduk, kesiapan bahan bakar cadangan (produksi minyak), dan budget milter.

GFP merangkum data-data dari berbagai sumber semisal perpustakaan kongres AS, CIA.gov, EIA.gov, dan energy.eu. Rata-rata data itu diambil pada tahun 2012 dan 2011. Indonesia tercatat memiliki 438.410 personel aktif, 400 tank, 444 pesawat dan 187 helikopter, dan 150 kapal tempur. Dalam data itu, dimasukkan juga sumber daya manusia berjumlah 129. 075.188 dan warga negara yang siap untuk bertugas berjumlah 107.538.660 (news.detik.com, 11/02/2014).

Pada data terakhir GFP tahun 2013 disebutkan bahwa peringkat kekuatan militer Indonesia ada pada urutan 15 dari seluruh negera yang diranking. Indonesia berada 32 level lebih tinggi di atas Singapura yang berada pada posisi 47. Indonesia bahkan lebih unggul dari Australia yang berada di level 23.

Sistem ranking GFP diukur dengan mencakup 40 faktor utama yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan skor power index dari masing-masing negara. Selain alat persenjataan dan pesawat tempur, hal-hal lain seperti sumber daya alam untuk survive serta dukungan finansial dan faktor geografis juga dijadikan dasar penilaian GFP dalam melakukan skoring.

Berikut adalah daftar lengkap 50 besar peringkat kekuatan militer di dunia (Sumber: GFP) (sayangi.com, 12/02/2014):


Dari studi yang mendalam tentang dua kekuatan adidaya penjajah dunia, Inggris dan AS, beberapa kawasan diketahui menjadi pusat pengaruh yang sangat penting bagi bangkitnya negara adidaya baru. Kontrol atas pusat pengaruh yang sangat penting dalam persaingan peradaban. Menilik sisi ekopolitik dan kepentingan strategis, ada beberapa pusat kawasan yang menjadi kunci pengendalian dunia, yaitu:
  1. Kawasan Mediterania, Timur Tengah dan Teluk Persia
  2. Benua Afrika yang kaya sumberdaya alam
  3. Asia Selatan dan Asia Tenggara yang terhubung dengan Selat Malaka
  4. Kawasan Laut Kaspia dan Laut Hitam
Kawasan Samudera Hindia yang meliputi Pakistan, Bangladesh, India dan Indonesia yang didiami tidak kurang dari 60% populasi Muslim dunia juga telah mengkhawatirkan pembuat kebijakan AS, khususnya dari sisi ancaman Islam sebagai sistem politik dan institusi.

Dari potensi geostrategis ini, siapapun yang ingin melukiskan masa depan dunia, akan mendapatkan kesimpulan yang sangat penting dan mendalam. Umat Islam yang memiliki kesamaan keyakinan, tradisi dan aspirasi masa depan dan kelak akan disatukan dalam negara Khilafah Islamiyyah dengan izin Allah Swt menempati posisi strategis. Keempat kawasan kunci serta rute perdagangan dan perekonomian paling vital yang disebutkan sebelumnya berada di wilayah kaum Muslim. Begitu Khilafah Islamiyyah bangkit, dengan kontrol atas kawasan kunci dan rute vital itu, yang dikombinasikan dengan potensi demografi, ekonomi, militer dan ideologi, maka dalam sekejap Khilafah Islamiyyah akan menjelma menjadi adidaya baru di dunia.

Sayangnya, miskinnya visi politik dan arah yang jelas di wilayah Muslim dan kekukuhan pemimpin Muslim yang lebih memilih kebijakan mengejar target jangka pendek yang pragmatis, adalah masalah historis sejak hancurnya Negara Khilafah pada tahun 1924. Hal ini merupakan gambaran mengapa Dunia Islam saat ini mengalami de-industrialisasi. Para pemimpin umat Muslim telah meletakkan negaranya sebagai pasar bagi perusahaan multinasional Barat. Konsep perdagangan bebas dan pasar bebas selalu menjadi alasan bagi dunia berkembang untuk menghambat industrialisasi di negara lain, dan mengubah mereka menjadi tempat industri untuk konsumsi Barat. Dalam hal ini, kekuatan ekonomi harus disiapkan agar dapat menanggung apa yang akan terjadi ketika memasuki ganasnya medan perjuangan dan jihad (Al-Waie Januari 2011).

Kebijakan Politik Luar Negeri Khilafah Islamiyyah

Memahami politik luar negeri adalah perkara yang penting untuk menjaga institusi negara dan umat, dan merupakan perkara mendasar agar mampu mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Juga merupakan aktivitas yang harus ada untuk mengatur hubungan umat Islam dengan umat lainnya dengan benar. Karena itu, ideologi-ideologi yang memimpin dunia saat ini harus diketahui. Harus diketahui pula kadar pengaruh setiap ideologi terhadap politik internasional saat ini dan sejauh mana kemungkinan pengaruhnya terhadap politik internasional di masa sekarang dan di masa mendatang. Pada saat itulah hubungan internasional berdasarkan ideologi-ideologi ini akan dapat dipahami, dan sejauh mana pengaruhnya pada saat ini dan masa yang akan datang (Kitab Mafahim Siyasi).

Dengan segala potensinya, seharusnya Indonesia mampu menjadi singa yang akan membungkam Negeri Singa. Tentunya dengan syarat jati diri Indonesia yang harus mengemban ideologi. Jangankan Singapura, bahkan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, ataupun Cina adalah lawan yang setimbang. Karena negara-negara tersebut memang negara pengemban ideologi. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk meninjau ulang corak politiknya. Seyogyanya, janganlah lagi menganut politik praktis dan pragmatis, hingga telah menjadikan Indonesia sebagai negara pengikut (pembebek).

Pada masanya, Rasulullaah saw. dan Khulafaur Rasyidin secara langsung memegang urusan hubungan internasional dengan negara-negara lain, di mana para penulis, yaitu Mu‘âwin at-Tanfîdz sebagai perantaraannya. Inilah sebagian karunia Allah Swt yang telah memuliakan kaum muslimin dengan menjadikan mereka sebagai pengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Allah juga telah menentukan metode untuk mengemban risalah Islam itu, yaitu dengan dakwah dan jihad. Allah menjadikan jihad sebagai kewajiban atas mereka. Karena itu, latihan militer adalah sesuatu yang wajib.

Disamping itu, membangun industri/teknologi militer juga wajib karena menggentarkan musuh dituntut berdasarkan firman Allah Swt: “Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya.” (TQS al-Anfal [08]: 60). Menggentarkan musuh itu tentu tidak akan terealisasi kecuali dengan adanya persiapan, sementara persiapan itu mengharuskan adanya industri. Jadi, ayat tersebut telah menunjukkan wajibnya mendirikan industri militer.

Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb), industri bahan mentah dan industri elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; baik industri itu berupa pabrik-pabrik yang menjadi miliki umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan).

Hal ini mengharuskan industri yang ada di dalam Khilafah, dengan berbagai jenisnya, itu semuanya harus dibangun dengan berpijak pada politik perang. Khilafah Islam adalah negara yang mengemban dakwah Islam dengan metode dakwah dan jihad, sehingga Khilafah akan menjadi negara yang terus-menerus siap untuk melaksanakan jihad. Hal ini adalah alasan fundamental bagi setiap negara yang menginginkan industrialisasi. Mempunyai dasar industri membuat sebuah bangsa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan mandiri dari bangsa lainnya. Tanpa industrialisasi suatu negara akan tergantung secara politik dan ekonomi pada negara lain dalam kebutuhan-kebutuhan vital seperti pertahanan, industri dan produktivitas perekonomian (Kitab Ajhizah 2006).

Umat Islam yang sedang menuju industrialisasi dan perkembangan teknologi harus dibangun di atas kekuatan akidah Islam dan motivasi yang terus berjalan. Selalu berpegang teguh pada tuntunan Allah Swt dan utusan-Nya yang mulia Nabi Muhammad saw.: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika ia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikanmu kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya-lah engkau dikumpulkan.” (TQS. al-Anfal [8]: 24).

Jadi, lagi-lagi, dengan segala potensinya, apakah Indonesia harus mundur hanya karena menghadapi ‘celoteh’-an Singapura tentang KRI Usman-Harun?

Khatimah

Kembalinya Khilafah dan persatuan umat Islam akan mengakhiri hegemoni Barat di negeri Muslim. Hal itu berarti mereka akan kehilangan jaminan untuk merampas sumber-sumber alam umat di Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika atau negara-negara di anak benua. Hal itu juga berarti rampasan mereka akan dibekukan dan kependudukan mereka akan berakhir.

Demikian juga jalan hidup mereka –demokrasi sekular kapitalisme- tidak dapat dielakkan lagi, akan menemui ajalnya. Penyebaran ide persatuan, Khilafah dan syariah ke lebih dari 50 negara dari Maroko sampai Indonesia; dari Timur Tengah sampai Asia Tengah. Dengan izin Allah Swt, perjuangan ini sukses dalam membuka topeng para penjajah dan agennya. Umat Islam tidak lagi berkumpul di belakang para penguasa yang berkhianat seperti yang mereka lakukan pada tahun 1950-an hingga 1980-an (Al-Waie Januari 2011). Dengan perjuangan yang terus bergulir, Khilafah Islamiyyah hanya masalah waktu, insya Allah.

Wallaahu a'lam bish showab []

Jumat, 24 Januari 2014

Banjir Bukan Suplemen Kampanye

Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Banjir Di Mana-mana

Banjir telah mengubah status Indonesia menjadi darurat bencana. Jakarta dan Manado merupakan awalannya. Jumlah korban membengkak. Pada Minggu (19/01), Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta mencatat bahwa dengan banjir yang sempat merendam 97 kelurahan, jumlah korban meninggal dunia 9 orang. Dan dari 126.500 jiwa yang terdampak bencana tersebut, sebanyak 63.958 warga mengungsi (suarapembaruan.com, 20/01/2014).

Kabar terkini banjir ibukota menyebutkan bahwa intensitas hujan hari ini berkurang dibanding hari sebelumnya. Alhasil, ketinggian air di pintu air dan bendungan pun menurun. Ketinggian air di Pintu Air Manggarai diperkirakan stabil hingga 12 jam ke depan, karena ketinggian air di Bendung Katulampa juga stabil dari Jumat (24/1/2014), pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, yakni 80 centimeter atau siaga IV. Kepala Penanggungjawab Pintu Air Manggarai Adie Widodo mengatakan, status Pintu Air Manggarai pada Jumat siang pukul 13.00 WIB berstatus Siaga III, dengan ketinggian air 815 cm atau turun 10 cm dari sebelumnya 825 cm pukul 09.00 pagi tadi (news.liputan6.com, 24/01/2014).

Dari ibukota, banjir telah meluas hingga Bekasi dan Karawang, termasuk kota-kota di jalur Pantura seperti Subang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. Sejumlah media pun memberitakan bahwa jalur Pantura sudah beberapa hari lumpuh (Metro Hari Ini, Metro TV, 24/01/2014).

Banjir, Timbulkan KLB 

Bencana banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit yang bila mewabah memiliki kemungkinan untuk mengarah kepada kejadian luar biasa atau KLB. “Banjir berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Jakarta Raya (PAPDI JAYA) Ari F. Syam.

Menurut Ari, penyakit setelah peristiwa banjir merupakan berbagai penyakit yang jumlah kasusnya akan meningkat. Secara umum, ia mengemukakan bahwa peningkatan kasus penyakit itu didasarkan pada penyebaran tiga kelompok penyakit yaitu penyebaran melalui makanan dan minuman, penyebaran melalui nyamuk dan penyebaran melalui tikus.

Penyakit yang ditularkan makanan dan minuman penyebaran antara lain infeksi kolera, disentri, rotavirus serta demam typhus. “Pasien dengan infeksi usus bisa datang dengan diare, muntah berak, mules saat BAB dan BAB ada darah. Diare juga menjadi KLB pada banjir Jakarta tahun 2007,” ujarnya. Lalu, penyakit yang ditularkan melalui nyamuk misalnya Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) yang dibawa melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sementara, salah satu penyakit yang ditularkan melalui tikus adalah leptospirosis. Penyakit ini akibat kencing dan kotoran tikus dalam genangan banjir. “Apabila kita mengalami luka terbuka pada tangan atau kaki atau mukosa mulut, maka air yang sudah tercemar dengan kotoran tikus yang sudah mengandung leptospirosis akan menularkan kita,” katanya. Leptospirosis ini sangat berbahaya jika berlanjut dengan berbagai komplikasi antara lain terjadi kerusakan ginjal, peradangan pankreas, liver, paru dan otak (antaranews.com, 19/01/2014).

Banjir, Politisasi Parpol Tak Terhindarkan

Bertepatan dengan 2014 yang merupakan tahun politik dan pesta demokrasi, bencana banjir yang melanda ibukota tidak luput dari perhatian partai politik untuk ajang sosialisasi dan kampanye terselubung sehingga bantuan kemanusiaan untuk korban banjir pun dipolitisasi untuk meraup dukungan pada Pemilu 2014.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, maraknya aksi kemanusiaan pascabencana yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) diharapkan tidak mengikat dukungan.

Menurut Siti, ada dua sisi kepentingan saat politisi melakukan aksi sosial, pertama alasan simpati dan kedua karena kepentingan dukungan suara. “Mereka memang tidak salah melakukan hal itu, namun jangan sampai ada unsur mengikat dukungan,” kata Siti, Kamis (16/01).

Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah bisa membandingkan suasana politis tersebut dalam bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau jauh sebelum pemilu orang ini kerap memberikan bantuan, berarti memang untuk kemanusiaan. Sedangkan, bila selama ini calon tersebut belum pernah datang menyapa masyarakat, kemudian turun memberikan bantuan, harus dikritisi kepentingan di belakangnya. “Apalagi kalau bantuan itu besar, seperti pembuatan sumur air, pendirian bangunan, atau perbaikan akses lainnya,” ujar Siti.

Dengan kondisi semacam itu, ia memprediksi peluang warga melihat potensi calon lain tertutup. Sebab, bantuan dari caleg atau parpol seolah memberikan jaminan atas keterpilihan mereka. Ia menambahkan, yang tidak bermoral lagi kalau misalkan caleg tersebut menunjukkan eksistensinya dengan membawa atribut partai dan nomor urutnya. “Baik sebelum atau sudah ditetapkan masa kampanye, kalau ada yang melakukan itu, keterlaluan dan tidak etis,” katanya.

Komisioner Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Bidang Hukum dan Penindakan Muhammad Jufri mengingatkan agar semua parpol serta para calegnya hati-hati dengan pelanggaran pidana pemilu dalam situasi banjir di Jakarta. Menurutnya, panwaslu akan mengawasi setiap pendirian posko dan bantuan partai politik juga caleg. “Kami imbau agar embel-embel sedekah untuk kepentingan politik tidak dilakukan,” katanya.

Pendirian posko bencana partai politik, kata Jufri, akan subur menjelang pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial parpol. Meskipun pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut, panwaslu akan tajam mengawasi setiap pemberian-pemberian dari partai atau caleg kepada korban bencana.

Jufri mengatakan, pemberian atas nama pribadi memang hak. Namun, adanya upaya untuk memengaruhi penerima agar memilih nama dan partai politik adalah perbuatan pidana. Untuk itu, Jufri meminta agar semua peserta pemilu tidak ambil untung dengan memanfaatkan situasi bencana.

Sebelumnya, calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang turun langsung mendatangi posko pengungsi banjir di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (15/01/2014). Dalam kunjungan itu, Ical menyatakan, Partai Golkar siap membantu penanggulangan bencana di sejumlah daerah. “Penanggulangan bencana memang tidak akan pernah cukup. Karena itu, Partai Golkar membantu menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujarnya.

Untuk kebutuhan para pengungsi, kata Ical, Partai Golkar menyediakan 1.000 paket untuk kebutuhan warga selama 10 hari ke depan. Ical juga menjanjikan akan memberikan 20 unit lampu tenaga matahari yang akan difokuskan pemasangannya di lokasi penungsian. Ia juga akan membantu menyediakan pompa air untuk mengeluarkan air dari permukiman warga ke sungai. Capres Golkar itu juga mengimbau pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana yang terjadi agar penanggulangan bencana tersebut berjalan dengan baik. 

Banjir, Bukan Suplemen Kampanye

Ironis, banjir yang merupakan musibah, malah dijadikan ajang ‘nebeng’ populer. Tidakkah para caleg-capres itu punya hati? Sadarkah mereka dengan apa yang tengah terjadi? Belum lagi, terealisasikah janji kampanye mereka untuk menyejahterakan rakyat setelah selama ini pemilu juga tak hanya sekali-dua kali? Apalagi, permainan politiknya masih dalam sistem rusak seperti saat ini. Ragu!

Ini nyata pada sikap warga korban banjir di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Mereka menolak bantuan jika disertai dengan embel-embel calon legislatif atau partai politik. “Warga bukannya menolak bantuan, tetapi kami khawatir hal itu justru akan dimanfaatkan. Lebih lagi sekarang ‘kan udah 2014,” kata Ketua RT 03/7 Rawajati, Ngadiyono saat dijumpai di lokasi banjir, Sabtu (18/01/2014). Ia menuturkan, jika tidak sedikit parpol yang berusaha untuk memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi korban banjir di wilayah tersebut. Namun, pihaknya meminta tidak ada identitas partai. Ngadiyono memberi contoh, salah satu partai berinisiatif menyalurkan bantuan Selasa (14/01/2014) lalu (kompas.com, 18/01/2014).

Partai tersebut juga mendirikan posko banjir dan menyalurkan sejumlah barang kebutuhan masyarakat seperti makanan cepat saji dan obat-obatan. Namun, lanjut Ngadiyono, keberadaan posko itu tak lebih dari satu hari. Setelah warga sepakat untuk menolak bantuan dari parpol, posko dibongkar. Lebih jauh, ia berharap, agar caleg tetap bersedia memberikan bantuan kepada warga. Namun, tidak perlu masing-masing membawa atribut parpol mereka (kompas.com, 18/01/2014).

Asal tahu saja, masyarakat nampaknya makin sadar fakta, sadar politik, sadar akan kebenaran. Seorang penelepon di acara Editorial Media Indonesia (Metro TV, 20/01/2014), mengaitkan penanganan banjir dengan adanya pembiayaan pembangunan di Indonesia yang berasal dari pendapatan-pendapatan haram, seperti pajak, yang tidak seharusnya pajak itu menjadi sumber pendapatan negara, apalagi sebagai sumber utama. Jika demikian, bagaimana mungkin keberlangsungan hidup negeri ini menuai berkah?

Fakta ini jelas membuat rakyat kian hati-hati untuk mempercayakan nasib mereka kepada penguasa dan calon penguasa. Karena sungguh, terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya sejatinya tak semata bencana. Konsep penanganannya saat ini mengandung faktor sistemik, yaitu adanya kesalahan pengelolaan ekosistem.

Maka, hendaknya kita jeli untuk memandang peristiwa banjir ini, juga sebagai dampak penerapan sistem kapitalisme yang rusak. Diantaranya akibat ketidakbecusan pemimpin dalam mengelola dan mengatur kebijakan penanganan banjir, karena masih menggunakan landasan sistem yang bathil.

Buktinya, toh sejumlah ahli dalam teknis penanganan banjir telah mengungkapkan analisisnya. Misalnya saja peneliti Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakhrudin, yang mengatakan zero run off harus dibuat dari hulu seperti di vila-vila. Diharapkan melalui cara ini air hujan bisa meresap ke tanah. Air hujan pun dari hulu sudah mulai dikendalikan. Selain itu di perkotaan juga perlu memperbanyak sumur resapan. “Pengendalian banjir ada dua bagian, selain mengendalikan banjir juga harus dilakukan upaya konservasi,” katanya di sela konferensi pers LIPI (suarapembaruan.com, 23/01/2014).

Juga peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Jan Sopaheluwakan, yang memandang inti dari bencana banjir di Jakarta karena pengelolaan kepadatan tata ruang. Selain itu adanya penurunan tanah di sejumlah tempat di Jakarta pun menyebabkan potensi banjir semakin besar. “Kita harus mentransformasi bencana menjadi peluang. Untuk mengatasi banjir bisa mendirikan bangunan ke atas, memperbanyak lahan hijau, mengembalikan ruang biru, sediakan tempat parkir air sebagai cadangan air,” ucapnya (suarapembaruan.com, 23/01/2014).

Jan menambahkan wilayah utara Jakarta harus memperbanyak ruang biru dan selatan Jakarta dengan ruang hijau. Pengambilan air tanah pun harus dikontrol. Sebab penurunan tanah di Pluit, Jakarta Utara mencapai 24 cm per tahun. Di wilayah Jakarta Barat penurunan tanah terjadi di Kamal dan Cengkareng. Wilayah Jakarta lainnya yakni Sunter, Kemayoran dan Kelapa Gading. Sebab jika penurunan tanah masif, jika terjadi pasang air laut yang tinggi maka banjir pun akan semakin meluas. Air limpasan hujan sulit dengan cepat bergerak ke laut (suarapembaruan.com, 23/01/2014).

Sayangnya, itu hanya secara mikro, secara teknis. Namun lihat, pada sisi manakah aturan Allah diterapkan untuk mengatur kehidupan rakyat negeri ini? Tak ada barang secuil pun. Jika mau bukti nyata, lihatlah negeri seberang, Brunei. “Dengan kebesaran Allah, berlakunya hukum ini merupakan bukti bahwa kewajiban kita kepada Allah dapat terpenuhi,” ujar Sultan Bolkiah, seperti dikutip Associated Press, Rabu (23/10/2013) (international.okezone.com, 23/10/2013). Ditambah dengan kutipan artikel dari voa-islam.com (23/01/2014), tiga bulan berselang, tepatnya Januari 2014 ini, setelah menerapkan hukum Allah (hudud) dengan izin Allah, Brunei menemukan cadangan gas yang sangat signifikan untuk 70 tahun. Subhanallaah.

Maka, tidakkah para pemimpin dan calon pemimpin itu sadar dan mau berpikir terbuka? Sebagaimana firman Allah Swt: “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (TQS. Ar-Rahman [55]: 13). Padahal sejatinya karunia Allah Swt bagi negeri ini sungguh telah melimpah.

Daulah Khilafah Islamiyyah Mengatasi Banjir (Amhar 2014)

Ketika Daulah Khilafah Islamiyyah masih tegak, visi utama keberlangsungannya adalah penerapan aturan Allah Swt dalam kehidupan sebagai wujud pengabdian manusia sebagai hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (TQS Adz-Dzariyat [51]: 56).

Wilayah Daulah yang amat luas sebenarnya bersentuhan dengan berbagai potensi bencana alam, termasuk banjir. Lembah sungai Nil di Mesir atau sungai Eufrat-Tigris di Irak amat rawan banjir. Meski rawan bencana, toh Daulah Islam tetap berdiri tegak lebih dari 12 abad. Dan meski Daulah ini kemudian sirna, itu bukan karena kelaparan, penyakit, atau bencana alam. Tapi karena kelemahan di antara mereka sendiri, terutama dalam kelalaian dan pemusnahan penerapan syariat Islam.

Sebutlah Nilometer, yang dibangun al-Farghani untuk peringatan dini banjir Sungai Nil. Sementara, untuk antisipasi banjir, para penguasa Muslim membangun bendungan, terusan dan alat peringatan dini. Insinyur Al-Farghani (abad 9 M) telah membangun Nilometer ini untuk mengukur dan mencatat tinggi air sungai Nil secara otomatis di berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun mengukur, Al-Farghani berhasil memberikan prediksi banjir sungai Nil baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Namun seorang Sultan di Mesir pada abad 10 M tidak cukup puas dengan early warning system ala al-Farghani. Dia ingin sungai Nil dapat dikendalikan sepenuhnya dengan bendungan. Dia umumkan sayembara untuk insinyur yang siap membangun bendungan itu.

Adalah Ibn al-Haitsam yang akhirnya memenangkan kontrak pembangunannya. Namun tatkala dia berjalan ke arah hulu sungai Nil guna menentukan lokasi untuk bendungan, dia tertegun menyaksikan piramid-piramid raksasa yang dibangun Fir’aun. Dia berpikir, “Fir’aun yang sanggup membangun piramid saja tak mampu membendung sungai Nil, apalah artinya aku?”

Karena malu dan takut menanggung konsekuensi karena membatalkan kontrak, Ibn al-Haitsam kemudian pura-pura gila, sehingga oleh penguasa Mesir dia dikurung di rumah dan hartanya diawasi negara. Dalam tahanan rumahnya itulah Ibn al-Haitsam mendapat waktu untuk melakukan berbagai eksperimen optika, sehingga akhirnya menjadi Bapak Optika. Dia baru dilepas beberapa tahun setelah penguasa Mesir ganti dan orang sudah mulai lupa kasusnya.

Meski Ibn al-Haitsam tak berhasil membangun bendungan di masanya, namun fisika optikanya adalah dasar bagi Galileo dan Newton dalam mengembangkan mekanika. Dengan fisika Newton inilah pada abad ke-20, orang berhasil membendung sungai Nil dengan bendungan Aswan.

Jadi bencana-bencana alam di masa Daulah Islam selalu ditangkal dengan ikhtiar, tak cukup sekadar tawakkal. Disamping itu, penguasa Daulah Islam menaruh perhatian yang besar agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana. Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun bunker cadangan logistik, hingga melatih masyarakat untuk selalu tanggap darurat. Aktivitas jihad adalah cara yang efektif agar masyarakat selalu siap menghadapi situasi terburuk. Mereka tahu bagaimana harus mengevakuasi diri dengan cepat, bagaimana menyiapkan barang-barang yang vital selama evakuasi, bagaimana mengurus jenazah yang bertebaran, dan bagaimana merehabilitasi diri pasca kedaruratan. Para pemimpin dalam Daulah Islam juga orang-orang yang terlatih dalam tanggap darurat. Mereka orang-orang yang tahu apa yang harus dikerjakan dalam situasi normal maupun genting.

Khatimah: Teguran Allah Swt

Tak bisa dipungkiri bahwa ketika sudah terjadi bencana seperti saat ini, yang kena tidak hanya orang yang bermaksiat, tapi orang baik pun terkena dampaknya. Rasul saw bersabda: “Demi Dzat Yang jiwaku ada di dalam genggaman tangan-Nya, sungguh kalian melakukan amar makruf nahi ‘anil mungkar, atau Allah pasti akan menimpakan siksa; kemudian kalian berdoa memohon kepada Allah, dan doa itu tidak dikabulkan untuk kalian.” [HR. Turmudziy, Abu 'Isa berkata, hadits ini hasan]. Padahal, doa orang-orang shalih adalah termasuk doa yang makbul.

Sabda beliau yang lain: “Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata: ‘Andai saja kami lubangi (kapal) pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami’. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya.” (HR Bukhari).

Juga firman Allah Swt: “Telah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Alloh subhanahu wa ta’ala menimpakan mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS Ar-Ruum [30]: 41). “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka”. (TQS Al-A'raaf [7]: 96). “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (TQS. Al-Anfal: 25).

Sungguh, orang-orang yang melakukan 'amar ma'ruf nahyi mungkar bukannya tak ada. Seruan penerapan aturan Allah Swt pun bukan tak pernah digemakan. Tapi para penguasa itu tak pernah mau dengar. Astaghfirullaahal 'adziim. "Yaa Allah, kami mohon ampun atas segala kelemahan kami. Laa haula wa laa quwwata illaa billaah." Wallaahu a'lam bish showab. []